OKKP-D Provinsi Kalimantan Selatan

OKKP-D Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0247/KUM/2017 Tanggal 3 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim IntiOtoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Bidang Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Keputusan Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 01/SK/Sek.OKKP-D/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Penetapan Tim Kesekretariatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Bidang Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan; Tugas dan fungsi OKKP-D secara operasional dilaksanakan oleh Kesekretariatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan instansi pemerintah dan mempunyai mandate untuk melakukan fungsi pengawasan produk pangan segar hasil pertanian. OKKP-D menjalankan fungsinya sebagai lembaga sertifikasi produk setelah memperoleh status verifikasi dari OKKP-P dan secara hokum bertanggung jawab atas seluruh kegiatan sesuai ruang lingkupnya. Dengan struktur ketua, manager administrasi, manager mutudan manager teknisdengan deputy kepada masing-masing manager.

OKKP-D Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 520/001093/Eko tanggal 24 Juli 2008 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Produk Pertanian di Kalimantan Selatan;

OKKP-D Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan sertifikasi dan registrasi mengacu kepada SNI ISO/IEC 17065 Tahun 2012. Dalam melaksanakan pelayanan sertifikasi dan registrasi, maka OKKP-D selalu meningkatkan pelayanan tepat waktu dan terpercaya serta selalu melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mencapai kepuasan pelanggan. Adapun ruang lingkup sistem sertifikasi dan registrasi yang dilakukan meliputi:

  1. Sertifikasi : Prima 3 dan 2 untuk Komoditas Pertanian;
  2. Izin edar PSAT PD;
  3. Izin Rumah Pengemasan;
  4. Izin Keamanan PSAT;
  5. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT).

Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan  terdiri atas sertifikasi prima, sertifikasi kesehatan dan registrasi rumahkemas.  Sertifikat prima adalah proses pemberian sertifikat system budidaya  produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3).

Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkin penyimpangan mutu dan keamanan  produk, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Prima Dua (P-2) yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Sedangkan Prima Tiga (P-3) adalah penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman di konsumsi Pemberian sertifikasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKPP).Pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pertanian merupakan pengakuan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan system jaminan mutu pangan hasil pertanian.Sertifikasi Prima Tiga atau Prima Dua dikeluarkan oleh OKKPD.

Adapun persyaratan untuk permohonan Sertifikasi : Prima 3 dan 2 untuk Komoditas Pertanian;Izin edar PSAT PD;Izin Rumah Pengemasan; Izin Keamanan PSAT;Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT(SPPB-PSAT).

PERSYARATAN KHUSUS PSAT – PD

Permohonan izin edar PSAT-PD/perpanjangan izin edar PSAT-PD dengan melampirkan:

  • SPPB-PSATminimal level 2 sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PD yang dimohonkan dengan ketentuan:
    1. Semua unit penanganan yang digunakan harus mempunyai SPPB-PSAT;
    2. SPPB-PSAT dapat atas nama pemohon atau nama pihak lain dengan perjanjian sewa;
    3. Untuk fasilitas sewa, pelaku usaha harus melampirkan perjanjian sewa dan wajib menyampaikan perbaruan perjanjian apabila masa berlaku sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT
    4. Pelaku usaha harus memelihara SPPB-PSAT selama masa berlaku izin edar PSAT-PD.
    5. Apabila pelaku usaha untuk 1 (satu) nama produk (jenis dan nama dagang) diproduksi/ditangani secara seragam di beberapa unit produksi/penanganan PSAT maka permohonan dapat dilakukan sesuai lokasi unit produksi/penanganan pusat dan dapat menggunakan satu noizin edar.Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelaku usaha sudah mempunyai system kode produksi yang mampu telusur untuk setiap unit produksi/penanganan yang digunakan dan kode produksi tersebut harus ditempelkan dilabel kemasan.
  • Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundangan-undangan,dengan ketentuan:
    1. Persyaratan Keamanan PSAT yang digunakan sesuai peraturan perundangan-undangan. Apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada standar internasional.Apabila PSAT tertentu belum diatur standarnya,maka persyaratannya mengacu pada analisa risikoPSAT.
    2. Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi,parameter uji Keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil identifikasi tersebut.
    3. Bagi pelaku Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan PSAT-PD antara lain: sertifikat prima,organic dan GAP,tidak perlu melampirkan Laporan Hasil Uji.
  • Desain label dan kemasan sesuai ketentuan sebagai berikut:
    1. Kemasan dapat menjaga Keamanan PSAT dan Mutu PSATsesuai dengan karakteristik produk yang dikemas;
    2. Kemasan mencantumkan label;
    3. Label tidak mudah lepas,tidak mudah luntur atau rusak;
    4. Label terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca;
    5. Bagian utama label pada kemasan PSAT sekurang-kurangnya memuat:
  • Nama PSAT;
  • Nomor izin edar PSAT-PD;
  • beratbersihatauisibersih;
  • nama dan alamat produsen/pengemasulang;
  • tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan;

untuk poduk yang dikemas ulang yang bahan baku nya telah memiliki masa kadaluarsa maka di kemasan dicantumkan  tanggal kedaluwarsa sesuai tanggal kedaluwarsa bahan baku;

  • Cara penanganan/penyimpanan PSAT-PD
  • Kelas mutu (apabila dipersyaratkan).
  • Kode produksi apabila PSAT-PD diproduksi secara nasional dibeberapa unit penanganan dan mendapatkan nomor PSAT-PD nasional
    1. Untuk keterangan label sesuai huruf e dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada antara lain:cara penyajian,komposisi produk, dan lain-lain,harus menggunakan Bahasa Indonesia;
    2. Tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk PSAT sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain;
    3. Pencantuman klaim sesuai ketentuan klaim;
  1. Tidak mencantumkan nama,logo atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label;
  2. Ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik.
  3. Mencantumkan keterangan yang berisikan: tulisan “PANGAN IRADIASI”, tujuan iradiasi, tulisan “TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG” untuk PSAT yang tidak boleh diiradiasi ulang, nama dan alamat penyelenggara iradiasi, tanggal, bulan dan tahun iradiasi, nama Negara tempat iradiasi dilakukan,dan logo pangan iradiasi, pada label PSAT yang mengalami iradiasi;
  4. Mencantumkan keterangan“PRODUK REKAYASA GENETIK” pada label PSAT hasil rekayasa genetika.
  • Diagram alir Penanganan PSAT;
  • Bukti pemenuhan klaim dapat berupa sertifikat, Laporan Hasil Uji, surat keterangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti:
    • Sertifikat organic untuk klaim PSAT organik;
    • Sertifikat halal untuk klaim PSAT halal;
    • Sertifikat keamanan pangan bagi PSAT hasil rekayasa genetika;
    • Laporan Hasil Uji kandungan bahan yang menjadi klaim.

Apabila klaim yang diajukan belum diatur dalam perundang-undangan maka dapat mengacu pada ketentuan internasional.

  • Laporan Hasil Uji Mutu untuk PSATyang diatur kelas mutunya sesuai peraturan perundangan-undangan.

 

PERMOHONAN DAPAT DI DOWLOAD

  1. Sertifikasi : Prima 3 dan 2 untuk Komoditas Pertanian;(di sini)https://drive.google.com/drive/folders/1gMt6JRNtw2npJkQ3fcYBmSXQvTLX3Cvc?usp=sharing
  2. Izin edar PSAT PD;(di sini)https://drive.google.com/drive/folders/1CVcTxYmhWqNJsFP7Dr2njdJc8YB5neHK?usp=sharing
  3. Izin Rumah Pengemasan;(di sini)https://drive.google.com/drive/folders/1GlPT–bJlpvNOrFX2i9WhB61KZIx4ug8?usp=sharing
  4. Izin Keamanan PSAT; (di sini)https://drive.google.com/drive/folders/1S90FQsO4XTcRs1oGZEPdJSOdt3IIH9JU?usp=sharing
  5. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT(SPPB-PSAT).(di sini)https://drive.google.com/drive/folders/1texzA_N_qYr81o3P20Q1McHHlk95Gmxu?usp=sharing
  6. Kontak : Nufrin Yapada, S.Pt, MP – 085247486674
  7. Email : subbidkpsprovkalsel@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Gulir ke Atas